This the default user group. All existing registered users are automatically assigned this group. Groups can be modified or deleted by the admin.
2 tahun ago no Comment

Website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut maka dikembangkan aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan Informasi publik. Website desa juga bisa menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa. Fitur Website Desa: Slide Gambar, pos untuk menampilkan slide banner di Beranda Perangkat Desa, pos untuk menampilkan daftar perangkat desa Daftar RW/Dusun, digunakan untuk menampilkan data RW/Dusun beserta data RT didalamnya Lembaga, pos menampilkan data lembaga desa dan struktur organisasinya Prestasi, menampilkan berbagai info prestasi yang dipunyai oleh desa Produk BUMDes, fitur ini dikhususkan untuk menampilkan produk dari BUMDes Pos , dipergunakan untuk membuat artikel atau berita Kolom Kades, pos khusus untuk Lurah atau Kades membuat tulisan Opini Warga, pos khusus untuk warga yang ingin menampilkan tulisannya di dalam website Pengumuman, disediakan khusus untuk membuat pengumuman Agenda, disedikan untuk menampilkan info Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh desa Galeri Photo, pos untuk menampilkan galeri photo Galeri Video, pos untuk menampilkan video dari Youtube Layanan, menampilkan info lokasi-lokasi […]

4 tahun ago no Comment

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga UU Desa Pasal 86. Undang-Undang Desa tentang Sistem Informasi Desa Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam bagian ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Bagian Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86 Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah […]

4 tahun ago no Comment

Sistem Informasi Desa digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa manfaat SID menurut pengertian di atas : Sebagai media transparansi dan informasi, Perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa Promosi produk unggulan desa. Memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar Membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Memberi Ruang diskusi dan hiburan masyarakat Proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa Terpenting membuat desa dikenal oleh masyarakat dunia

4 tahun ago no Comment

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut : sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%. Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan : aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan standar deviasi yang paling rendah Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan dara wilayah administrasi pemerintahan.

4 tahun ago 2 Comments

Hingga akhir tahun 2012, desa belum memiliki domain internet “Resmi”. Saat itu masih berlaku, Permenkominfo No. 28 Tahun 2006 tidak mengakui desa sebagai bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga tidak dapat menggunakan domain “go.id”. Karena itu desa-desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM) kemudian menggagas usulan domain internet Indonesia khusus untuk desa “desa.id”. Diusulkan dan dibahas di forum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sejak akhir Desember 2012, kemudian diusulkan resmi dalam forum Diskusi Umum Terbuka PANDI, 12 Februari 2013, diterima dan disetujui Forum Nama Domain Indonesia, kemudian diluncurkan ke publik pada 1 Mei 2013. Domain desa.id kemudian melahirkan semangat pemberdayaan masyarakat baru berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga melibatkan ribuan Relawan TIK, Kemenkominfo RI dan lembaga / organisasi kemasyarakatan. Sejak 2013 muncullah gelaran event Festival DesTIKa, kemudian pada DesTIKa kedua tahun 2014 muncul kegiatan penganugerahan “DesTIKa desa.id Awards” dan melahirkan gerakan #1000webdesa dengan domain desa.id gratis pada 2013-2014 dengan lebih dari 2.000 desa penggunanya. Pemerintah, melalui Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 kemudian mengambilalih pengelolaan domain desa.id, mengakuinya menjadi domain instansi penyelenggara setara dengan go.id, mil.id dan .id milik pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu, pendaftaran dan pengelolaan domain desa.id dilayani oleh Registrar domain pemerintah.

4 tahun ago no Comment

GDM menggagas penggunaan infografik sebagai media kampanye isu transparansi desa. Dengan infografik yang menarik, wacana keterbukaan publik desa terutama terkait dengan keuangan dan program-program pembangunan akan terasa ringan dan mudah disebarluaskan. Sejak tahun 2016, GDM didukung TDK Indonesia, terus membuat contoh-contoh infografik APBDesa, pelaporan kegiatan pembangunan desa, potensi desa hingga berbagai agenda kegiatan desa. Semangatnya kemudian menjadi viral, meluas ke seluruh Indonesia, terutama melalui media sosial.

4 tahun ago 1 Comment

Bermula dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, semangat ini kemudian mewujudkan UU 22/1999 dan UU 32/1999 untuk penetapan Otonomi Daerah, dalam perkembanganya kemudian diganti menjadi UU 32 dan 33/2004, yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintahan di daerah terutama di wilayah kabupaten untuk mengelola wilayahnya. Beberapa kabupaten daerah yang mampu bekerja secara efisien memberikan terobosan-terobosan yang cukup berarti, namun di sisi lain lebih banyak daerah yang terjerembab kebangkrutan karena inefisiensi dan kebocoran. Hal lain yang menonjol dari gejolak otonomi daerah adalah masih banyak wilayah perdesaan yang tertinggal. Mengingat pentingnya sektor pertanian, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh wilayah perdesaan, dalam semangat untuk mengejar ketertinggalan wilayah perdesaan maka diwujudkanlah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setelah mengalami perdebatan panjang akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Desa tersebut pada tanggal 15 Januari 2014. Keuangan Desa Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan […]

admin does not have any friends yet.